Legal Aspects of Consumer Protection in E-Commerce Transactions: Implementation and Urgency of Regulations in the Digitalization Era

Sella Ellissa Devita Sari; Mutiara Wikant Saphira; Theodore Sibarani

doi:10.58355/justices.v3i2.105

Authors

Sella Ellissa Devita Sari Universitas Sebelas Maret Surakarta
Mutiara Wikant Saphira Universitas Sebelas Maret Surakarta
Theodore Sibarani Universitas Sebelas Maret Surakarta

DOI:

https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.105

Keywords:

Digitalization, Electronic Transactions, Consumer Legal Protection.

Abstract

Digitalization is an activation of the use of digital-based technology. This process is certainly influenced by increasingly sophisticated technological developments. Currently, digitalization continues to develop and expands to all areas of human life, such as education, industry, electronic transactions, electronic media and other fields. Digitalization is here to provide efficiency, effectiveness, provide convenience, and shorten time for individual and group performance. Electronic transactions are transactions carried out between sellers and buyers in contractual relationships using an electronic system. Electronic transactions can be used by anyone, anytime and anywhere. People as consumers get convenience, speed, ease of payment systems, time efficiency when carrying out electronic transactions using E-commerce or other media. On the other hand, electronic transactions still have shortcomings. Lack of use of electronic transactions such as the enactment of standard contracts, legal terms of agreement in drafting contracts have not been implemented effectively, electronic system and transaction operators have not provided legal protection for consumers if losses arise, termination of access to consumers, identity changes by sellers, fraud, and many more . Therefore, Consumer Legal Protection is very important in carrying out electronic transactions. The state can play a role in providing legal protection for consumers through preventive, repressive efforts, as well as with legislation for the interests of weak parties.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undaang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan

Permendang Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada barang

Buku:

Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia ( Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce di Indonesia).2018. Bandung: Nusa Media.

Budiono, Herlien.2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gunawan, Johannes.Bernadette M Waluyo. 2020. Perjanjian Baku Masalah dan Solusi. Jakarta: GIZ.

Muhammad, Abudlkadir. 1992. Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yitawati, Krista. Anik Tri Haryani, dkk. 2017. Hukum dan Teknologi. Surakarta: Pustaka Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce Di Indonesia (Bandung, 2018)

Andi Dwi Riyanto, Data Tren Internet Dan Media Sosial Tahun 2020 Di Dunia Menurut Hootsuite, 2020 <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>

Azizatunnida, Nadiah, and Mochammad Najib Imanullah, ‘PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (Studi Di Lazada)’, Jurnal Privat Law, 5.2 (2017), 19 <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19382>

Azrica, Hanita, and Seri Mughni Sulubara, ‘Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah’, Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, Vol.1.3 (2023), 296–318

Chandra, Adel, ‘Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution ( ODR ) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik No . 11 Tahun 2008’, Jurnal Ilmu Komputer, 10.2 (2014), 80–89

Dahlia, S H, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-commerce)’, VIII.1 (2009), 14–16

Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini, ‘Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen’, Binamulia Hukum, 12.1 (2023), 177–89 <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>

Hidayat, Sarif, Hari Suryantoro, and Jansen Wiratama, ‘Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan E–Commerce Di Indonesia’, Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer, 8.2 (2017), 415 <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1165>

Iskandar, HEADLINE: Marak Penipuan Online Shop Di Medsos, Hati-Hati Modusnya Makin Canggih, 2020 <https://www.liputan6.com/tekno/read/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih?page=2>

Rahman, Irsan, Sahrul, Riezka Eka Mayasari, Tia Nurapriyanti, and Yuliana, ‘Hukum Perlindungan Konsumen Di Era E-commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen Dalam Lingkungan Perdagangan Digital’, Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2.08 (2023), 704–12 <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605>

Ronny, Facebook Tambahkan Fitur Layanan Kirim Uang, 2015 <https://kalteng.antaranews.com/berita/239352/facebook-tambahkan-fitur-layanan-kirim-uang>

Rosmayati, Siti, ‘Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan’, Koaliansi: Cooperative Journal, 3.1 (2023), 9–24

Walker, Stephen, ‘Online Dispute Resolution – ODR’, Setting Up in Business as a Mediator, 2020 <https://doi.org/10.5040/9781526511355.chapter-016>

Suparni, Niniek.2009. Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo, Satijipto.2014. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 53.

Samsul, Inosentius. 2004. Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan, Tanggung Jawab Mutlak. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

Jurnal:

Kurniasari, Nilam Andalia. (2005). Tesis : Kontrak Elektronik dalam Hukum Kontrak Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga.

Latumahina, Rosalinda Elsina. (2015). Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik. Jurnal GEMA AKTUALITA. Vol 4. No 1.

Parmitasari, Indah.(2021). Penerapan Asas Perjanjian pada Kontrak Elektronik. Yoyakarta: UII Press.

Nasution, Nurlaeli S.A.(2020). KELEMAHAN INFORMASI SYARAT KONTRAK DALAM PERDAGANGANSECARA ELEKTRONIK BERAKIBAT KEADILAN BELUM BERPIHAK PADA KONSUMEN. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 2. No 1.

Ranto, Robert.(2019). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMENDALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. Jurnal Ilmu Hukum:Alethea. Vol 2. No 2.

Sinaulan, J.H. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat. Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya. Vol 4. No 1.

Setiawan, Muhammad Rifaldi. Muhammad Fakhry, dkk. ( 2021). Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 7. No 1.

Adrianita, Olivia. (2019). PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik . Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diakses di https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/pp-nomor-80-tahun-2019-pemerintah-lahirkan-peraturan-pemerintah-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik#:~:text=Melalui%20Sistem%20Elektronik.-,Peraturan%20Pemerintah%20tentang%20Perdagangan%20Melalui%20Sistem%20Elektronik%20(PP%20PMSE)%20ini,ekspor%20secara%20daring%20(online).