Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum  Perjanjian Di Indonesia

Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari

doi:10.58355/justices.v2i1.31

Authors

Agus Suwandono Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Deviana Yuanitasari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

DOI:

https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31

Keywords:

Pembatalan, Penyalahgunaan Keadaan, Perjanjian

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law maupun common law, serta untuk mengetahui prospek pengaturannya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedomanan pada data sekunder, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law (Belanda) diatur dalam suatu undang-undang, sedangkan dalam sistem hukum common law lebih banyak berkembang dalam putusan-putusan pengadilan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakter masing-masing sistem hukum yang dipakai. Di masa mendatang, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian perlu diatur dalam hukum perjanjian Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yang sumber hukum utamanya adalah undang-undang, serta karena pada dasarnya sistem hukum civil law tidak mengenal asas stare decisis et quita non movera walaupun dalam praktek pengadilan di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diakui dalam beberapa putusannya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2018). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KARAKTERISTIK BERPIKIR. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 25(1). https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993

Dunne, V. J. (1993). Verbintenissenrecht, deel I, contractenrecht. Deventer Kulwer.

Fuady, M. (2007). Perbandingan ilmu hukum. Refika Aditma.

Garner, B. A. (2009). Black’s Law Dictionary Ninth Edition. In Black’s Law Dictionary.

Herlien Budiono. (2006). Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia. Hukum Perlindungan Konsumen, 5(7).

Hernoko, A. Y., Anand, G., & Roro, F. S. R. (2017). Method determining the contents of the contract. Hasanuddin Law Review, 3(1). https://doi.org/10.20956/halrev.v3i1.947

Jenie, S. I. (2007). Itikad baik, perkembangan dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum (Pidato Pengukuhan Guru Besar).

Khairandy, R. (2004). Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kurniawan, F., Nugraha, X., Putra, G. A., Taniady, V., & Jansen, B. (2022). The Principle of Balance Formulation as the Basis for Cancellation of Agreement in Indonesia. Lex Scientia Law Review, 6(1), 121–156. https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55468

Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. In Ke-4,(Liberty, Yogyakarta, 2008).

Panggabean, H. P. (2001). Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian (berbagai perkembangan hukum di Belanda). Liberty.

Panggabean, H. P. (2008). Peranan mahkamah agung melalui putusan-putusan hukum perikatan. Alumni.

Pramono, N. (2010). Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian. Mimbar Hukum, 22(2).

Purwahid Patrik. (1994). Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undanga). Mandar Maju.

Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 15(1). https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260

Rusli, H. (1993). Hukum perjanjian Indonesia dan common law. Pustaka Sinar Harapan.

Satory, A. (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(2). https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4

Satrio, J. (1992). Hukum Perjanjian . Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. (1995). Hukum perikatan, perikatan yang bersumber dari perjanjian, buku I. Citra Aditya Bakti.

Sekarini, M. A. P., & Darmadha, I. N. (2014). Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan KlausulaEksonerasi Dalam Perjanjian Baku. Kertha Semaya, 2(3).

Setiawan. (1987). Pokok-pokok hukum perikatan. Binacipta.

Setiawan. (1994). Kontrak standar dalam teori dan praktek. Varia Peradilan, IX(103).

Subekti. (2022). Hukum perjanjian. Intermasa.

Wery, P. (1990). Perkembangan hukum tentang itikad baik di Nederland. Percetakan Negara Republik Indonesia.