Disharmony of Regional Regulation Number 27 of 2004 in Relation to Law Number 12 of 2011
DOI:
https://doi.org/10.58355/justices.v4i4.216Keywords:
Disharmony, Legislative Regulations, Legal Conflicts, Legal UncertaintyAbstract
This research aims to analyze the disharmony of Regional Regulations (Perda) with higher legislative regulations and to seek solutions to address these issues. The research method used is normative legal research with an approach to analyzing legislative regulations. The results indicate that the disharmony of Perda with legislative regulations can lead to legal conflicts, legal uncertainty, and detriment to society. Therefore, it is necessary to harmonize Perda with higher legislative regulations through the evaluation and revision of incompatible Perda. This study recommends that local governments pay attention to the hierarchy of legislative regulations in the formulation of Perda and enhance the capacity and knowledge of local government officials in the field of law.
Downloads
References
Buku
Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, Buku Penelitian Hukum
R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum Tahun 2004
R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum Tahun 2011
Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 296 tentang perbuatan cabul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama)
Pasal 506 tetang Mucikari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
Jurnal
Jurnal Mia Amalia Universitas Islam Bandung, Vol 1, No 2, Desember 2017
Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones,
Willah Wahyuni, metode penelitian hukum, 08 mei 2023
Jimly Asshiddiqie. (2016). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
Mahfud MD. (2017). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Veri Ananda Putri Laili Rohmatillah, Fatimatus Zahro, Lovika Augusta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
